For the Love of Books

Pilihan Berkelahi di Fifth Avenue, New York

OLEH TRI JOKO HER RIADI
Redaktur Pelaksana di ayobandung.com, meraih MA dari Ateneo de Manila University



| |

PHOTO-2020-11-10-20-58-55
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasarnya, merupakan perbincangan, dan kadang perkelahian, yang tak habis-habis. Pada tahun 1954, di bawah guyuran hujan di kota New York, wartawan Mochtar Lubis dan pemuda Hasan Tiro dengan serius memperbincangkannya.

Perbincangan itu dituliskan Mochtar dalam buku kumpulan catatan perjalanan jurnalistiknya “Indonesia di Mata Dunia”. Saya memiliki cetakan pertama yang diterbitkan oleh National Publishing House, Jakarta, tanpa keterangan tahun. Yang jelas, cetakan kedua buku ini diterbitkan oleh Tintamas pada 1960.

“Indonesia di Mata Dunia” berisi olok-olok dan kritik Mochtar Lubis untuk diplomasi luar negeri Indonesia. Ia menceritakan bagaimana buruknya strategi Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Barat (sekarang Papua) dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di New York. Tanda-tanda kegagalan sudah terlihat jauh-jauh hari.

Mochtar Lubis juga menyajikan banyak cerita satir, seperti hobi belanja Menteri Luar Negeri Sunaryo. Datang ke Amerika Serikat dengan menenteng dua koper, Sang Menteri pulang ke Indonesia mengangkut puluhan koper. Ada juga cerita tentang hobi pelesir Duta Besar Helmi, yang bertugas untuk Swiss dan Vatikan, yang dengan cerdik ia bebankan seluruh pembiayaannya ke negara.

Meski berupa tulisan perjalanan ke luar negeri, yang mudah membuat wartawan jatuh pada laporan travelling remeh-temeh, Mochtar tak kehilangan daya kritisnya. Ia menelanjangi kebobrokan Kabinet Ali Sastroamijoyo yang membuat orang-orang Amerika dan Eropa menertawai Indonesia, negeri seumur jagung yang para diplomatnya berlagak dalam kemewahan sementara tak sedikit rakyatnya hidup melarat.

Laporan tentang pertemuan Mochtar dengan Hasan Tiro, menurut saya, merupakan salah satu bagian terbaik dalam buku ini. Percakapan keduanya berlangsung bernas.

Hasan Tiro, yang memproklamirkan diri sebagai duta Negara Islam Indonesia di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), berkantor di ruangan seluas tiga kali tiga meter di sebuah gedung di Fifth Avenue. Mochtar melukiskannya sebagai pemuda “beraut muka manis dengan rambut disisir licin-licin”.

Hasan Tiro mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Kabinet Ali yang ia sebut telah mengirim tentara untuk melakukan kekejaman-kekejaman terhadap rakyat Aceh. “Jika kami berdiam diri, kami habis dibunuh semua,” katanya.

“Mengapa saudara memproklamirkan Negara Islam Indonesia? Mengapa tidak proses secara lain?” tanya Mochtar.

Hasan Tiro menyebut semua cara konstitusional sudah menemui jalan buntu. Protes-protes dari anggota parlemen Aceh tidak digubris pemerintah. Melalui pers, hasilnya sama saja.

“Jadi kalau cara-cara konstitusional sudah jalan buntu, maka tak ada jalan lain selain berkelahi. Kami berjuang dengan nama Negara Islam Indonesia ialah untuk memberikan dasar yang lebih kuat bagi protes itu. Dengan memakai nama ini, protes kami akan lebih didengar orang di dalam dan di luar negeri,” tuturnya.

Ditegaskan Hasan Tiro, gerakan mereka menuntut dilangsungkan pemilihan umum yang bebas dan jujur. Kalau kelak Konstituante memutuskan tidak menghendaki negara Islam, mereka bersedia mengalah.

Konstituante merupakan lembaga negara hasil Pemilu 1955. Tugas utamanya adalah membentuk Undang-undang Dasar atau konstitusi pengganti UUD Sementara 1950 (yang mengakhiri bentuk negara serikat atau federasi). Sejarah mencatat, Konstituante gagal memenuhi tugasnya hingga Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dua poin pertama Dekrit ini adalah pembubaran Konstituante dan keputusan kembali ke UUD 1945.

“Jika pemimpin-pemimpin Darul Islam sungguh-sungguh bersedia menerima putusan Konstituante mengenai bentuk negara Islam, bukankah saudara-saudara dapat menunggu pemilihan umum yang akan diadakan di Indonesia?” sergah Mochtar.

Ditegaskan Hasan Tiro, gerakan mereka menuntut dilangsungkan pemilihan umum yang bebas dan jujur. Kalau kelak Konstituante memutuskan tidak menghendaki negara Islam, mereka bersedia mengalah.



Hasan Tiro tersenyum. Selama Kabinet Ali berkuasa, ia meragukan bakal ada pemilu yang jujur dan adil. Ia menyebut bagaimana kabinet ini tidak mengizinkan wakil Masyumi dan PSI menjadi pengurus di Panitia Pemilihan Umum Pusat. Ia juga menyebut kabinet ini condong pada PKI.

Mochtar Lubis, yang melihat dengan mata kepala sendiri kacaunya kebijakan luar negeri Kabinet Ali, tertegun. “Susah juga saya membela Kabinet Ali,” gumamnya.

Ketika berjalan meninggalkan gedung di Fifth Avenue, Mochtar membayangkan bulir-bulir hujan sebagai air mata untuk kisah tragis besar yang baru saja ia saksikan. Seorang anak muda dipaksa keadaan untuk melepaskan diri dari negara yang ikut dibangunnya, “dan sekarang berdiri berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri, teman-teman seperjuangannya dahulu dalam masa revolusi”.

Saya membayangkan hujan itu gerimis saja. Mochtar, berlindung dalam mantelnya, berjalan berjingkat menyusuri trotoar di jantung kota New York. Ia tak memedulikan lalu-lalang orang. Wajahnya menunduk muram. Nujum yang diucapkan pemuda Hasan Tiro mengiang-ngiang di kepala si wartawan:

“Baik juga Kabinet Ali mengetahui bahwa semakin lama penyelesaian diundurkan, maka semakin besar pengaruh pemimpin-pemimpin Darul Islam yang fanatik, dan mau berjihat terus, biar mati dari pada harus berdamai. Juga semakin lama pertempuran-pertempuran berlaku, semakin besar timbul perasaan-perasaan kedaerahan yang tidak puas dengan pusat, hingga akibat-akibat semua ini akan terasa nanti jauh di masa depan Indonesia.”

Apa yang bisa dilakukan oleh seorang jurnalis? Mochtar Lubis menulis laporan dengan sebaik-baiknya. Setelah harian Indonesia Raya menerbitkannya, ia tidak bisa memaksa orang membacanya, dan ia lebih tidak bisa lagi memaksa mereka yang membaca, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat pemerintahan, mengamini peringatan yang diucapkan pemuda Hasan Tiro.

Kita kemudian tahu, tidak ada penyelesaian oleh pemerintah ketika itu. Hasan Tiro lantas mewujudkan nujumnya untuk berkelahi. Pada 4 Desember 1976, 22 tahun setelah pertemuan di Fifth Avenue, ia mengobarkan perlawanan fisik, yang kemudian disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM), terhadap pemerintah Republik Indonesia di sebuah perbukitan di Pidie. Sebuah pilihan memang lantas harus dibayar mahal. Belasan ribu nyawa melayang dalam konflik yang berlangsung selama 39 tahun.

Mochtar Lubis sepanjang hidupnya menyaksikan ketegangan dan penderitaan akibat konflik di Aceh, tanpa pernah tahu bagaimana ini berujung. Setahun sebelum Perjanjian Helsinki pada 2005, si wartawan berpulang.

Tapi siapa pula bisa memastikan bahwa Perjanjian Helsinki adalah sebuah ujung? Demokrasi selalu menyediakan ruang bagi kebebasan berpendapat, meski tak mutlak. Bentuk dan dasar negara akan senantiasa menjadi perbincangan. Peristiwa, wacana, dan pemberitaan hari-hari ini membuktikannya: kontroversi ormas radikal, pembubaran HTI, wacana khilafah, lalu balik lagi ke PKI.

Biar saja orang berbincang (karena perbincangan tidak akan sanggup mencabut nyawa seseorang), asal tidak ada pembiaran menjadi perkelahian. Cukuplah pilihan berkelahi itu diucapkan di Fifth Avenue, New York.

*) pertama kali dimuat di http://bukusakuwartawan.wordpress.com
Info Buku:


Judul: Indonesia di Mata Dunia: Goresan-Goresan Perjalanan
Penulis: Mochtar Lubis
Penerbit: National Publishing House, tanpa tahun
ISBN: -