For the Love of Books

Politik

Dari Krisis ke Krisis: Membandingkan Indonesia, Burma, dan Thailand

OLEH WAHYU SUSILO
Direktur Eksekutif Migrant CARE, pernah sebentar belajar perbandingan politik di UI

Pertikaian politik kembali menyeruak ketika kalangan militer Myanmar meragukan keabsahan Pemilu Myanmar yang menghasilkan kemenangan mutlak partai pimpinan Aung San Suu Kyi (National League of Democracy/NLD) dan menyingkirkan partai-partai bentukan militer. Keraguan militer dilancarkan dalam statemen pimpinannya yang menuntut adanya penyelidikan atas kecurangan politik.

Pertikaian ini kemudian mengarah pada krisis politik yang akhirnya berujung pada kudeta yang dilancarkan militer Myanmar ditandai dengan penangkapan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya. Langkah itu diambil tepat pada tanggal 1 Februari 2021, saat dimana seharusnya para anggota parlemen terpilih pada Pemilu November 2020 memulai kerja legislasinya.

Sembari menyiapkan langkah-langkah solidaritas menyikapi tindakan anti demokrasi di Myanmar bersama para pembela hak asasi manusia dan demokrasi di Asia Tenggara, saya kembali mencari buku lawas karya Priyambudi Sulistiyanto ini dari rak buku perpustakaan.

Sebelumnya, pada bulan September-Oktober 2020, saya juga membaca lembar-lembar buku ini terutama di bagian Thailand ketika terjadi krisis politik di Thailand. Ribuan kaum muda turun ke jalan menentang dominasi militer dan melabrak tabu monarki. Tuntutan demokrasi dan menolak dominasi militer tentu hal yang wajar karena Thailand juga beberapa kali diguncang kudeta militer. Namun keberanian kaum muda melabrak tabu monarki ini hal yang baru. Fenomena inilah yang perlu dilihat kembali dari bagian pembahasan tentang Thailand dalam buku ini. Read More…

Memahami Mosaik Intoleransi Kontemporer di Indonesia

OLEH ALIF SATRIA
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

intoleransi
Semenjak istilah conservative turn dipopulerkan oleh van Bruinessen pada tahun 2013, isu intoleransi di Indonesia telah menjadi fokus besar dari banyak studi. Berbagai penulis telah mencoba untuk meneliti beragam dimensi intoleransi –– baik dari tren tindakan intoleransi (Wahid Foundation, 2016), proses penetapan peraturan daerah syariah yang intoleran (Pisani and Buehler, 2016), respon aparat pemerintah terhadap tindakan intoleran (Fauzi dan Panggabean, 2015), maupun dinamika interaksi antara struktur politik negara dengan tindakan intoleran (Ahnaf et. al., 2015).

Namun terlepas dari kayanya studi-studi ini, sesungguhnya belum ada konsensus konkrit terkait sebab peningkatan intoleransi di Indonesia. Bahkan, merespon serangkaian demonstrasi Aksi Bela Islam (ABI) pada akhir tahun 2016, berbagai pemerhati masih memperdebatkan apakah demonstrasi tersebut merupakan manifestasi meningkatnya intoleransi di Indonesia.

Saat Assyaukanie (2017) melihat fenomena tersebut sebagai tip-of-the-iceberg peningkatan konservatisme masyarakat Indonesia, studi Meitzner dan Muhtadi (2018) justru menemukan sikap konservatif masyarakat Indonesia menurun sebelum terjadinya rangkaian demonstrasi tersebut.

Para penulis buku Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia memiliki proposisi yang berbeda dalam diskusi ini –– bahwa sesungguhnya karakteristik intoleransi di Indonesia tidaklah monolitik dan terlalu kompleks untuk disimpulkan secara nasional. Read More…

Hal-Hal Mendasar Dalam Menjaga Demokrasi

OLEH NOORY OKTHARIZA
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS




levitsky
Pada medio 1980an–1990an, literatur politik perbandingan di negara-negara berkembang dipenuhi dengan tema-tema politik yang bersifat transisional. Muncul istilah-istilah beken seperti transisi demokrasi, ‘gelombang ketiga’ demokratisasi, dan konsolidasi demokrasi. Istilah ini pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa telah terjadi pergesaran sistem politik yang cukup berarti dari negara-negara berkembang menuju model yang lebih terbuka dan kompetitif. Buku yang banyak jadi rujukan misalnya yang ditulis Juan Linz dan Alfred Stepan: Problems of democratic transition and consolidation (1996). Keduanya berbicara soal proses transisi yang terjadi di negara-negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Amerika Selatan. Read More…

Boyd Compton dan Studi Indonesia

OLEH HAMID BASYAIB
Penulis dan Komisaris Utama PT Balai Pustaka



| |
kemelut demokrasi_liberal
Bang Fachry Ali menulis tentang surat-surat yang saya terjemahkan hampir 30 tahun lalu dan diberi judul Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton (LP3ES, Jakarta 1993). Cerita Bang Fachry kontan mengingatkan saya pada kisah dan proses di balik penerjemahan buku itu. Saya mendapatkan surat-surat itu ketika masih tinggal di Jogja, dari almarhum Dr Afan Gaffar, yang mendapatkannya dari gurunya di Ohio State University, Profesor R. Wiliam Liddle, yang kami panggil "Pak Bill."

Bentuknya surat ketikan biasa, dan rata-rata terdiri dari 5 sampai 10 halaman. Belum terjilid, belum tersusun. Surat-surat Compton itu ditujukan kepada direktur sebuah lembaga di Amerika, kalau tak salah bernama Institute of World of Affairs, yang membiayainya tinggal di Indonesia, mulai 1952 (hingga 1957). Compton pergi ke beberapa daerah, di terutama Jawa, meskipun dia berbasis di Jakarta.

Ia bahkan sampai ke Aceh untuk menemui Tengku Daud Beureuh, pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang, menurut Compton, sempat "ditendang ke atas" dengan diberi jabatan penasihat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, agar terpisah dari pengikutnya yang bisa mengobarkan pemberontakan.
Ia bahkan sampai ke Aceh untuk menemui Tengku Daud Beureuh, pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang, menurut Compton, sempat "ditendang ke atas" dengan diberi jabatan penasihat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, agar terpisah dari pengikutnya yang bisa mengobarkan pemberontakan.

Dalam salah satu suratnya, Compton menyalin surat lain, katanya dari seorang peneliti Barat, yang dengan sangat halus memperingatkan rekan-rekannya sesama peneliti untuk tidak memperlakukan Indonesia sebagai kelinci percobaan, hanya karena merupakan negara baru. Read More…

Dilema Kekuasaan dan Kebebasan

OLEH EDBERT GANI SURYAHUDAYA
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS



| |

narrow_corridor
Selama ribuan tahun sejarah politik dunia, hal yang selalu menjadi paradoks adalah soal pola. Dimana pola tersebut telah mengubah masyarakat yang dulunya terkotak-kotak pada kelompok kesukuan maupun adat yang kecil, menjadi berpusat pada satu kekuatan negara yang begitu kuat. Institusi yang kuat ini kemudian memungkinkan masyarakat yang terdiri dari jutaan orang dapat berfungsi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kekuatan besar yang dimiliki negara dapat berjalan beriringan dengan kebebasan bagi masyarakatnya? Dilema ini diungkapkan oleh Jared Diamond, peraih Putlizer Prize melalui bukunya Guns, Germs, and Steel. Menurut Diamond, buku The Narrow Corridor: States, Societies, and The Fate of Liberty, yang ditulis ole Darren Acemoglu dan James Robinson (2019) ini memberikan pembacanya jawaban atas dilema itu.

Dalam buku pertama duet Acemoglu dan Robinson berjudul Why Nations Fail (2012), keduanya mengembalikan pentingnya desain institusi sebagai faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa institusi negara yang inklusif akan melahirkan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi karena terdapat ruang bagi masyarakat un Read More…

Kaum Konservatif dan Progresif Nan Elitis

OLEH MADE SUPRIATMA
Peneliti di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) - Yushof Ishak Institute, Singapura



| |

thomasfrank_conservatives
Donald Trump mendulang 70 juta lebih suara. 48 persen pemilih Amerika memilih dia. Berlawanan dengan perkiraan orang, dia memperluas elektorat secara rasial. Pemilihnya naik di kalangan Latino/Hispanic yang menjadi 'korban' kebijakan imigrasinya. Juga naik di kalangan orang kulit hitam, yang turun ke jalan secara besar-besaran dalam gerakan Black Lives Matter.

Bahkan Trump juga mendapat kenaikan suara dari golongan LGBTQ yang banyak dirugikan oleh kebijakannya khususnya dalam bidang kesehatan dan berpartisipasi dalam militer.

Bagaimana ini bisa terjadi?

Saya melihat kembali buku Thomas Frank ini. Dalam buku terbitan 2004 ini, Frank menjelaskan bagaimana gerakan Konservatif yang menjadi pondasi Partai Republik mulai masuk ke kalangan kelas buruh Amerika.

Frank memberikan penilaian yang mengejutkan tentang keberhasilan golongan Konservatif dalam menaklukan basis tradisional kaum Liberal, yakni kelas buruh.


Konservatif Republikan menawarkan 'values' (nilai-nilai) kepada anggota-anggota serikat buruh. Misalnya, isu aborsi menjadi isu yang mengalahkan ekonomi. Kecurigaan kepada hal-hal yang asing, kepada imigran, kepada perubahan-perubahan nilai-nilai tradisional dipompakan kepada kelas buruh. Read More…

Huntington dan Matinya Teori Modernisasi

OLEH GDE DWITYA ARIEF METERA
Mahasiswa program doktoral ilmu politik di Northwestern University, Amerika Serikat.


| |
–perihal pembangunan ekonomi dan stabilitas politik

political_order
Fukuyama suatu kali menulis bahwa teori modernisasi mati karena ditelikung dari dua sisi: kiri dan kanan sekaligus. Jika dari kiri ia diserang oleh kaum dependensia dengan argumen center dan peripheral capitalism-nya, maka dari kanan, ia ditamatkan riwayatnya hanya oleh satu buku: Political Order in Changing Societies, karya Samuel Huntington.

Asumsi teori modernisasi, sebagai yang kita ketahui, adalah gerak teleologis masyarakat yang bermula dari kondisi tradisional menuju modernitas. Modernitas di sini dipahami sebagai kondisi terkini dari perkembangan struktur ekonomi yang kian kompleks dan pengorganisasian power di masyarakat yang mengalami proses institusionalisasi dan rasionalisasi ala Weber. Bagian terpenting dari teori modernisasi adalah kepercayaan bahwa dua gerak, ekonomi dan politik ini, berjalan beriringan. Modernisasi ekonomi dalam bentuk pembangunan ekonomi pasar dan industri dipercaya membawa pula modernisasi politik dalam bentuk pengadopsian institusi politik modern yang stabil, semisal demokrasi. Daniel Lerner dalam The Passing of Traditional Society menulis bahwa “aspek-aspek modernisasi seperti urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, demokratisasi, edukasi, dan partisipasi tidaklah terjadi secara asal.” Mereka sangatlah terkait satu sama lain, hingga tampaknya dalam proses sejarah mereka “harus saling berdampingan” (Lerner via Huntington, hal.32). Karya Huntington yang terbit di tahun 1968 ini tepat menggugat bagian terpenting tersebut: bahwa gerak ekonomi dan gerak politik ini sebenarnya tidak berjalan beriringan. Read More…