For the Love of Books

Dari Krisis ke Krisis: Membandingkan Indonesia, Burma, dan Thailand

OLEH WAHYU SUSILO
Direktur Eksekutif Migrant CARE, pernah sebentar belajar perbandingan politik di UI

Pertikaian politik kembali menyeruak ketika kalangan militer Myanmar meragukan keabsahan Pemilu Myanmar yang menghasilkan kemenangan mutlak partai pimpinan Aung San Suu Kyi (National League of Democracy/NLD) dan menyingkirkan partai-partai bentukan militer. Keraguan militer dilancarkan dalam statemen pimpinannya yang menuntut adanya penyelidikan atas kecurangan politik.

Pertikaian ini kemudian mengarah pada krisis politik yang akhirnya berujung pada kudeta yang dilancarkan militer Myanmar ditandai dengan penangkapan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya. Langkah itu diambil tepat pada tanggal 1 Februari 2021, saat dimana seharusnya para anggota parlemen terpilih pada Pemilu November 2020 memulai kerja legislasinya.

Sembari menyiapkan langkah-langkah solidaritas menyikapi tindakan anti demokrasi di Myanmar bersama para pembela hak asasi manusia dan demokrasi di Asia Tenggara, saya kembali mencari buku lawas karya Priyambudi Sulistiyanto ini dari rak buku perpustakaan.

Sebelumnya, pada bulan September-Oktober 2020, saya juga membaca lembar-lembar buku ini terutama di bagian Thailand ketika terjadi krisis politik di Thailand. Ribuan kaum muda turun ke jalan menentang dominasi militer dan melabrak tabu monarki. Tuntutan demokrasi dan menolak dominasi militer tentu hal yang wajar karena Thailand juga beberapa kali diguncang kudeta militer. Namun keberanian kaum muda melabrak tabu monarki ini hal yang baru. Fenomena inilah yang perlu dilihat kembali dari bagian pembahasan tentang Thailand dalam buku ini.

Priyambudi, di masa mahasiswanya adalah bagian kecil dari generasi gerakan mahasiswa masa Orde Baru yang menjadi pionir membuka jejaring gerakan mahasiswa antar bangsa, khususnya di kawasan Asia. Dalam jejaring ASA (Asian Students Association), penulis buku ini sudah bergiat berkampanye menentang represi militer yang memberangus gerakan mahasiswa Burma (atau Myanmar sebutan resminya) di tanggal 8 Agustus 1988 (dikenal sebagai 8888 Uprising) dan memperkenalkan aktivis mahasiswa Burma (yang tergabung dalam All Burmese Student Democratif Front) di kalangan aktivis mahasiswa Indonesia dekade delapanpuluhan. Di kemudian hari, ia menceburkan diri menjadi pekerja sosial untuk menangani pengusngsi Burma di sepanjang perbatasan Thailand dan Burma.

Latar belakang inilah yang membuat buku yang ditulis Priyambudi ini sangat berisi. Tentu saja buku yang bersumber dari disertasi penulisnya di departemen ilmu politik University of Adelaide, Australia Selatan ini dihasilkan dari riset pustaka dan riset lapangan yang mendalam serta suasana kebatinan dan emosional dari aktivisme sosial.

Latar belakang buku ini adalah krisis yang terjadi pada tahun 1997-1999 yang menggoncang kawasan Asia Tenggara dan tentunya juga dinamika politik yang terjadi di tiga negara dimana muncul pergolakan mahasiswa, konflik elit politik serta eksternalitas ekonomi yang punya pengaruh signifikan.

Sebagai sebuah kajian perbandingan politik, pada bahasan awal buku ini, penulis mengurai beberapa pendekatan politik yang dipakai untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman atas apa yang terjadi pada tiga negara. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah the neo-classical political economy, the developmentalist political economy, the political economy of globalization serta pendekatan regionalism mengenai ekonomi-politik Asia Tenggara dan Keajaiban Asia (the Asian Miracle).

Pendekatan-pendekatan tersebut dipakai dalam kerangka analisis historis-struktural untuk mempertajam perspektif. Selama ini pendekatan dominan mengenai perbandingan politik sangat Western oriented sehingga memang harus dilengkapi dengan pendekatan sejarah, dinamika budaya dan analisa aktor agar tidak a-historis. Tampaknya penulis buku ini terpengaruh karya klasik Theda Skocpol (1979) yang membandingkan negara dan revolusi sosial antara Perancis, Rusia dan Cina.

Oleh karena itu, pendekatan perbandingan politik ini membutuhkan setting kesejarahan, analisis konfigurasi negara, pengambilan keputusan dan tipe rejim kekuasaan, kelompok penekan, kebijakan ekonomi, serta aspek-aspek non ekonomi yang seringdiabaikan oleh para penekun kajian ekonomi politik.

Dengan menggunakan momentum krisis moneter yang mengguncang kawasan Asia Tenggara di tahun 1997-1998 serta mengupas dinamika ekonomi-politik pada ketiga negara, buku ini memperbandingkan perubahan-perubahan apa yang terjadi, konfigurasi aktor, peran militer dan bagaimana konstitusi menjadi panduan kebijakan politik. Pada fase ini, Indonesia dan Thailand pernah mengalami kelimpahan ekonomi yang kemudian dicatat sebagai “the Asian Miracle”, sementara Burma masih dibelit oleh krisis politik internal sehingga tak sempat menikmati kelimpahan ekonomi.

Namun ternyata apa yang disebut tentang keajaiban Asia ini semu. Krisis moneter yang bermula pada kemerosotan mata uang Thailand Baht mempunyai efek domino bahkan kemudian dampak yang lebih dahsyat dialami oleh Indonesia dengan kemerosotan mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika hingga Rp. 20.000 per 1 dollar.

Krisis pada periode ini, seperti yang ditulis dalam buku ini, menimbulkan perubahan yang signifikan di Thailand dan Indonesia. Kedua negara menjadi pasien IMF dengan segenap policy conditionality yang dalam satu dekade kemudian mengintegrasikan kedua negara ini dalam arus globalisasi ekonomi. Di sisi yang lain juga ada perubahan politik yang signifikan, agenda perubahan konstitusi terjadi (di Thailand pada tahun 1997 dan di Indonesia sejak tahun 1999 terjadi amandemen konstitusi sebanyak 4 kali).

Situasi ini tidak terjadi di Burma, militer terus berusaha mendominasi kekuasaan politik. Setelah membantai mahasiswa dalam peristiwa 8 Agustus 1988, militer juga kembali tidak mengakui hasil Pemilu 27 Mei 1990 yang dimenangi secara mutlak oleh NLD. Bahkan Aung San Suu Kyi ditahan dan ribuan aktivis pro-demokrasi menjadi pelarian politik di luar negeri. Sesuatu yang berulang kembali di hari-hari belakangan ini.

Buku ini relevan untuk dibaca dan dikaji kembali untuk menjadi pedoman menganalisis perkembangan politik yang terjadi di Thailand dan Burma dalam perspektif Indonesia


Secara selintas, dalam buku ini, juga dituliskan bahwa junta militer Burma belajar mengenai pelestarian kekuasaan politik dan peran politik militer dengan mencoba membentuk partai pendukung militer (serupa Golkar Orde Baru) dan menerapkan dwifungsi militer. Inilah yang kemudian dituliskan dalam Konstitusi Myanmar bahwa ada 25% jatah kursi parlemen untuk militer.

Memungkasi buku ini, sebagaimana jamaknya kajian perbandingan politik tentu disajikan konklusi mengenai apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari ketiga negara di masa krisis. Penulis buku ini mengidentifikasi kesamaan ketiga negara ini yaitu, faktor-faktor domestik, yaitu dominasi militer, keterlibatan politisi/militer dalam ekonomi, dan secara eksternal diidentifikasi pengaruh dominan investasi asing dan peran lembaga keuangan internasional (IMF/World Bank).

Sementara perbedaannya kentara dan nyata ketika mengidentifikasi keluaran politik (political outcomes) pasca krisis. Jika di Indonesia telah terjadi liberalisasi politik ditandai dengan sistem multipartai yang kemudian menjadi motor perubahan konstitusi, di Thailand perubahan politik berjalan perlahan, sementara di Burma politik belum berubah bahkan tetap otoritarian.

Perbandingan yang menarik adalah soal perkembangan konstitusi di ketiga negara ini. Indonesia harus dicatat sebagai negara yang memiliki kemajuan signifikan dalam memperbarui konstitusi yang mengedepankan supremasi sipil dan memulangkan tentara ke barak. Sementara hingga saat ini di Thailand, militer dan monarki terus berusaha untuk menjaga konstitusi agar tetap menjaga eksistensi dan pengaruh mereka dalam politik. Sementara di Burma, konstitusi yang melegitimasi peran politik militer dengan jatah 25% kursi di parlemen memperlihatkan bahwa perubahan konstitusi adalah hal yang tak terhindarkan untuk memperjuangkan demokrasi di negara seribu pagoda tersebut.

Karena buku ini menulis tentang krisis 1997-1998 dan diterbitkan di awal dekade 2000-an, maka ketika dibaca pada masa kini dengan perkembangan dunia yang makin mengglobal tentu ditemukan beberapa kekurangan. Pada masa krisis mungkin ASEAN belum dianggap signifikan. Namun kini ASEAN selalu disebut pertama kali dalam krisis yang terjadi di Burma. Buku ini juga tidak terlalu banyak melihat perkembangan pembicaraan situasi hak asasi manusia di ketiga negara ini dalam mekanisme hak asasi manusia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun demikian, buku lawas ini, relevan untuk dibaca dan dikaji kembali untuk menjadi pedoman menganalisis perkembangan politik yang (terutama) terjadi di Thailand dan Burma dalam perspektif Indonesia. Terlebih, secara kesejarahan Thailand dan Burma memiliki hubungan kultural berabad-abad dengang Indonesia.



Info Buku:


Judul: Thailand, Indonesia and Burma in Comparative Perspective
Penulis: Priyambudi Sulistiyanto
Penerbit: Ashgate Publishing Limited, 2002
Tebal : xiv + 308 halaman
ISBN: 0-7546-1932-x