For the Love of Books

Hal-Hal Mendasar Dalam Menjaga Demokrasi

OLEH NOORY OKTHARIZA
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS




levitsky
Pada medio 1980an–1990an, literatur politik perbandingan di negara-negara berkembang dipenuhi dengan tema-tema politik yang bersifat transisional. Muncul istilah-istilah beken seperti transisi demokrasi, ‘gelombang ketiga’ demokratisasi, dan konsolidasi demokrasi. Istilah ini pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran sistem politik yang cukup berarti dari negara-negara berkembang menuju model yang lebih terbuka dan kompetitif. Buku yang banyak jadi rujukan misalnya yang ditulis Juan Linz dan Alfred Stepan: Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996). Keduanya berbicara soal proses transisi yang terjadi di negara-negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Amerika Selatan.

Tetapi pendulum kajian mulai berubah. Memang jumlah negara-negara yang mengalami demokratisasi bertambah di akhir abad ke-20. Namun sebagian orang justru bersikap skeptis dengan fenomena tersebut. Di banyak negara, pemilu yang kompetitif memang rutin di gelar. Tetapi ia sering dibarengi dengan penyalahgunaan fasilitas negara oleh pemerintah berkuasa.

Partai oposisi dibolehkan ikut pemilu – tetapi kecil sekali kemungkinan mereka menang dan berkuasa. Selain itu kerap terjadi pembungkaman kepada para aktivis dan oposan yang kritis, termasuk ancaman-ancaman terhadap media dan kaum jurnalis. Bagi sebagian kalangan, sulit untuk menisbatkan status yang kelewat optismistis seperti transisi demokrasi bagi negara yang mengalami dinamika seperti ini. Karena yang terjadi sebetulnya bukan transisi menuju demokrasi, tetapi menguatnya apa yang disebut sebagai autoritarianisme kompetitif.

Steven Levitsky adalah orang yang mempopulerkan istilah autoritarianisme kompetitif ini. Minatnya tentang tema-tema durabilitas autoritarianisme khususnya di Amerika Latin memang cukup dalam dan berurat berakar. Dalam artikel yang ia tulis di Journal of Democracy tahun 2002, berjudul "The Rise of Competitive Authoritarianism", Levitsky menjelaskan bagaimana fenomena autoritarianisme kompetitif ini mesti dibedakan dari autoritarianisme klasik.

Dan jika ditilik lebih jauh lagi, pada tahun 1998, profesor Universitas Harvard ini sudah menghentak lewat sumbangsih artikel penting yang ia tulis mengenai peran institusionalisasi dalam partai politik: "Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case, and the Case for Unpacking the Concept". Kulminasi dari riset bertahun-tahun ini akhirnya ia tuangkan dalam buku terbarunya yang segera menjadi klasik – dan menurut saya sangat relevan buat Indonesia, Challenges of Party-Building in Latin America (2016). Di buku ini ia banyak berbicara soal pentingnya sejarah dan peran konflik sebagai jalan reformasi bagi partai politik.

Minat akademik Levitsky pertama-tama adalah soal partai politik dan gejala-gejala autoritarianisme. Tetapi di penghujung 2016 ia dihadapkan pada kenyataan pelik; terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai upaya untuk merespon ‘kecelakaan’ politik ini, ia secara cepat-cepat menulis How Democracies Die. Barangkali karena merasa pengetahuannya tentang Amerika Latin tidak cukup memberi bobot historis, maka ia menggandeng seorang ahli politik Eropa yang juga merupakan kolega juniornya di Harvard: Daniel Ziblatt.

Alhasil buku How Democracies Die banyak bercerita soal insights sejarah dari Eropa dan Amerika Latin terkait dengan kemunculan para autokrat. Selain itu buku ini juga banyak mengambil kearifan dari bapak pendiri bangsa di Amerika Serikat serta bagaimana rentetan krisis di abad ke-19 dan 20 seperti perbudakan, perang saudara, dan depresi besar direinterpretasi dalam konteks kekinian.

Norma dalam demokrasi


Saripati dari buku ini terletak pada bab 5 ("The Guardrails of Democracy") dan 6 ("The Unwritten Rules of American Politics"). Kedua bab pada dasarnya mengulas soal pentingnya norma dalam demokrasi. Di sini kedua penulis seolah ingin menunjukkan kesalahan dari pandangan politik yang terlalu legalistik dan abai pada kenyataan sejarah.

Memang kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi itu penting. Tetapi bagi ahli politik seperti Levitsky dan Ziblatt, apa yang lebih penting justru adalah apa yang tak tertulis dari hukum dan konstitusi. Dari buku ini kita tahu bahwa eksekusi dari hak legal yang dipahami secara tekstual tanpa kebijaksanaan hanya akan mendatangkan malapetaka.

Buku yang terbit di 2018 ini menghubungkan norma dengan dua konsep penting, yakni (1) keharusan menghormati lawan politik yang berseberangan (diistilahkan dengan mutual toleration) dan (2) kemampuan elite politik untuk menahan diri agar tidak menggunakan berbagai hak yang justru diamanatkan oleh konstitusi (diistilahkan dengan institutional forbearance).

Untuk memahami lebih jauh hubungan di antara keduanya, mari lah kita mulai dari norma yang kedua. Untuk lebih mudahnya, kita sebut saja ‘pengabaian hak konstitusional.’ Para penulis menunjukkan bagaimana di beberapa tikungan sejarah di Amerika Serikat pengabaian terhadap hak ini justru menjadi sangat krusial bagi keselamatan demokrasi.

"Memang kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi itu penting. Tetapi bagi ahli politik seperti Levitsky dan Ziblatt, apa yang lebih penting justru adalah apa yang tak tertulis dari hukum dan konstitusi"


Pada Februari 1937, tak lama dari termin kedua kepresidenannya, Franklin D. Roosevelt mengajukan proposal politik yang dianggap sangat berbahaya. Ia mengajukan ide ke Kongres untuk mengutak-atik jumlah hakim Mahkamah Agung (MA) dari 9 menjadi 15 orang. The court-packing scheme, demikian istilah yang terkenal, juga berisi ide memberikan hak kepada presiden untuk memilih sendiri hakim yang sudah berusia 70 tahun ke atas. Kala itu 6 dari 9 hakim sudah berusia lebih dari 70 tahun.

Motif dari keputusan Roosevelt sederhana. Ia ingin mengamankan paket kebijakan New Deal, semacam Omnibus Law pemulihan ekonomi dari depresi besar. Pada periode pertama ia menjabat, beberapa paket New Deal gagal terealisasi karena dianggap inkonstitusional oleh MA.

Roosevelt menuding hakim MA terlalu konservatif dan tak mengerti persoalan.

Ketika ia terpilih lagi, kali ini dengan jumlah suara tertinggi dalam sejarah, ia mengambil celah konstitusional yang memang tidak mengatur secara rinci soal jumlah dan lama jabatan hakim agung. Konstitusi Amerika hanya mengatakan bahwa hakim “shall hold their Offices during good behavior.” Artinya seorang hakim bisa menjabat seumur hidup, atau bisa berhenti hanya jika ia memutuskan mengundurkan diri atau pensiun sesuka hatinya.

Dari kacamata hari ini, para pakar politik Amerika Serikat sepakat bahwa yang dilakukan Roosevelt adalah sesuatu yang amat tercela; sang presiden tiga periode melakukan upaya politisisasi tingkat tinggi terhadap lembaga judisial yang melanggar secara telak logika dasar check and balances. Sementara para pendahulu Roosevelt, termasuk Lincoln yang memimpin di masa perang saudara, tak ada yang berani melangkah sejauh itu.

Yang menarik, sekalipun Roosevelt sangat populer di mata publik dan dianggap salah satu yang paling berhasil menjalankan kebijakan bipartisan, proposal the court-packing scheme ini justru dimentahkan oleh Kongres yang saat itu didominasi oleh politisi partai Demokrat – partai Roosevelt sendiri!

Dari sini kita mengerti bahwa partai politik, selain bertujuan mengggapai kekuasaan, mereka juga harus bertanggung jawab agar kekuasaan yang digenggam tetap dalam koridor-koridor yang proposional. Cerita partai politik sebelum era Trump, kata Levitsky dan Ziblatt, adalah cerita tentang para gatekeepers of democracy.

Ada masih banyak contoh yang disajikan di buku ini yang menunjukkan pentingnya "pengabaian akan hak". Salah satu di antaranya adalah fenomena constitutional hardball.

Constitutional hardball adalah istilah dalam perdebatan di Kongres Amerika Serikat dimana dua pihak yang saling berseberangan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka secara berlebihan dengan tujuan mendapatkan keuntungan partisan dari para pemilih.

Debat berkepanjangan membuat titik temu dan moderasi menjadi barang langka, bahkan untuk hal-hal yang sangat mendasar sekalipun. Dalam jangka panjang, yang muncul pada akhirnya adalah dua kutub ekstrim yang saling berbagi basis konstituen partisan.

Salah satu contoh dari constitutional hardball adalah apa yang dalam kosakata politik Amerika disebut senate filibuster. Ini adalah mekanisme institusional yang sah dari para senator untuk menunda persetujuan suatu kebijakan lewat debat-debat dan hak bertanya. Misalnya, senat membutuhkan waktu 7 bulan untuk menyetujui pengangkatan Richard Grenell sebagai Duta Besar Jerman di 2017 dan lebih dari setahun menyetujui pengangkatan Jeffrey Clark sebagai salah satu pimpinan di Kementerian Kehakiman di masa Trump.

Filibuster yang berlarut-larut bisa menyebabkan pemerintahan lumpuh. Akan tetapi sebetulnya filibuster bisa dihindari atau diakhiri lebih cepat apabila senat bisa mencapai cloture, alias minimal 2/3 suara (60 dari 100 total senator).

Namun pengambilan keputusan lewat cloture yang kelewat sering adalah buruk karena menunjukkan presiden bergerak sendiri dan gagalnya kebijakan bipartisan. Selain itu tingginya jumlah cloture adalah indikator dalam melihat polarisasi yang tajam diantara para senator. Dari 1970 – 2000 rata-rata ada 17 cloture per tahun. Dari 2000 sampai 2018 ada 53 cloture. Sementara dalam masa kepemimpinan Trump terdapat 108 cloture dalam 18 bulan pertama ia menjabat!

Dari cerita tentang Roosevelt ke fenomena filibuster, yang bisa kita petik sebagai pelajaran adalah pentingnya kearifan dalam menggunakan hak-hak konstitusional. Sekalipun hukum dan konstitusi memberikan kita akses dan previlese, "pengabaian akan hak konstitusional" demi kemaslahatan publik harus menjadi acuan kaum elite dalam bertindak.

Akan tetapi celakanya seperti yang diingatkan Levitsky dan Ziblatt, kearifan semacam itu memang tidak inheren di dalam demokrasi. Sebelum kearifan menjadi suatu kebiasaan, harus ada semacam nilai yang tertanam lebih dahulu di pikiran semua kaum demokrat. Di sinilah pentingnya memahami norma yang pertama: toleransi bersama (mutual toleration).

Toleransi bersama diartikan sebagai penghormatan terhadap lawan politik yang harus datang terutama dari pihak eksekutif. Dengan menghormati lawan politik, berarti kita mengakui eksistensi dari pihak-pihak yang berseberangan. Kita juga mengakui hak mereka berkompetisi secara legal dan hak mereka untuk memerintah jika menang dalam pemilu.

Sejauh lawan politik memilih jalan konstitusional nir kekerasan, maka status mereka adalah sah dan harus diakui.

Contoh yang diberikan dalam buku ini ada banyak, salah satunya pertikaian sengit antara para pendiri bangsa Amerika, antara kaum federalist dan kaum republikan di akhir abad ke-18.

Partai Federalist yang diwakili oleh Alexander Hamilton dan John Adams (presiden kedua AS) menginginkan sentralisasi kekuasaan yang solid diberikan kepada pemerintah federal. Sementara kaum anti-federalist yang diwakili oleh Thomas Jefferson (presiden ketiga AS) dan Partai Republik menginginkan kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada negara bagian. Semboyan mereka yang terkenal: “That government is best which governs least.

Bagian besar dari perdebatan sengit kedua pihak bersifat falsafati dan politis: Partai Federalist berkiblat ke Inggris dan tidak bersimpati dengan Revolusi Prancis; sebaliknya Partai Republik menuduh Federalist akan membawa Amerika ke gerbang monarki dan merongrong hak-hak individu yang asali.

Alih-alih mengakui eksistensi lawan, pada masa itu masing-masing kelompok menganggap lawan politik sebagai pengkhianat. Tahun 1798, kaum Federalist yang menguasai Kongres mensahkan Undang-Undang Penghasutan (Sedition Act) yang memungkinkan pemerintah federal mempersekusi penyebar berita bohong dan kritisisme yang ditujukan kepada penguasa, termasuk memberi denda dan penjara kepada para penggiat dan simpatisan Revolusi Prancis di Amerika Serikat.

Ketika Thomas Jefferson terpilih sebagai presiden di 1801, UU ini akhirnya dipeti-eskan. Jefferson melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan membatasi kekuasaan federal dengan cara memberi kekuasaan yang lebih kepada negara bagian, menurunkan pajak, dan mengurangi anggaran militer. Iklim politik menjadi agak membaik setelah kaum federalist perlahan-lahan hilang dari peredaran dengan wafatnya Hamilton di 1804.

Buku ini mengingatkan bahwa butuh waktu beberapa dekade bagi Amerika untuk terbiasa dengan ide tentang kalah-menang sebagai sesuatu hal yang biasa di politik. Bangsa ini harus menunggu beberapa waktu hingga munculnya politisi-karir dan generasi-generasi awal post-revolusi Amerika di pertengahan abad ke-19 untuk terbiasa dengan politik yang lebih beradab.

Tetapi insight penting buku ini saya kira cukup jelas: bahwa toleransi dan penghormatan terhadap lawan politik mesti ada terlebih dahulu sebelum kearifan berpolitik bisa kita tegakkan.

Jambi, 2 Januari 2021

Info Buku:


Judul: How Democracies Die
Penulis: Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt
Penerbit: Crown Publishing, New York; 2018
Tebal : 312 halaman
ISBN: 978-1-5247-6293-3