For the Love of Books

Memahami Mosaik Intoleransi Kontemporer di Indonesia

OLEH ALIF SATRIA
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

intoleransi
Semenjak istilah conservative turn dipopulerkan oleh van Bruinessen pada tahun 2013, isu intoleransi di Indonesia telah menjadi fokus besar dari banyak studi. Berbagai penulis telah mencoba untuk meneliti beragam dimensi intoleransi –– baik dari tren tindakan intoleransi (Wahid Foundation, 2016), proses penetapan peraturan daerah syariah yang intoleran (Pisani and Buehler, 2016), respon aparat pemerintah terhadap tindakan intoleran (Fauzi dan Panggabean, 2015), maupun dinamika interaksi antara struktur politik negara dengan tindakan intoleran (Ahnaf et. al., 2015).

Namun terlepas dari kayanya studi-studi ini, sesungguhnya belum ada konsensus konkrit terkait sebab peningkatan intoleransi di Indonesia. Bahkan, merespon serangkaian demonstrasi Aksi Bela Islam (ABI) pada akhir tahun 2016, berbagai pemerhati masih memperdebatkan apakah demonstrasi tersebut merupakan manifestasi meningkatnya intoleransi di Indonesia.

Saat Assyaukanie (2017) melihat fenomena tersebut sebagai tip-of-the-iceberg peningkatan konservatisme masyarakat Indonesia, studi Meitzner dan Muhtadi (2018) justru menemukan sikap konservatif masyarakat Indonesia menurun sebelum terjadinya rangkaian demonstrasi tersebut.

Para penulis buku Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia memiliki proposisi yang berbeda dalam diskusi ini –– bahwa sesungguhnya karakteristik intoleransi di Indonesia tidaklah monolitik dan terlalu kompleks untuk disimpulkan secara nasional.

Tulisan mereka menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia lebih baik dipahami sebagai asymmetric regional intolerance karena setiap daerah memiliki isu intoleransinya tersendiri dengan aktor, sebab, dan dinamika yang berbeda-beda. Dalam memahami intoleransi, kompleksitas-kompleksitas inilah yang harus dihargai untuk mencegah generalisasi berlebihan sebuah isu yang memerlukan sensitivitas tinggi.

Catatan Penting Tentang Intoleransi di Indonesia


Guna memahami asymmetric regional intolerance, buku ini memberikan potret dinamika intoleransi di sembilan provinsi Indonesia dengan tingkat intoleransi tertinggi selama 2012-2017. Memahami keunikan setiap daerah, isu intoleransi yang diangkat oleh para penulis di masing-masing provinsi berbeda –– beberapa merupakan isu unik yang belum sering diangkat dalam diskusi terkait intoleransi di Indonesia.

Dalam bab Aceh misalkan, penulis membahas mengenai akumulasi kekuasaan ulama-dayah dalam kontestasi politik lokal serta peran mereka sebagai produsen narasi untuk mempersekusi kelompok aliran non-Aswaja dan menetapkan peraturan Syariah. Dalam bab Jawa Barat, penulis menjelaskan mengenai dinamika internal jaringan Pondok Pesantren Miftahul Huda sebelum dan sesudah partisipasinya dalam demonstrasi ABI 212.

Walaupun isu-isu yang diangkat beragam dan, sesuai dengan argumen buku ini, tidak dapat secara mudah digeneralisasi, terdapat empat catatan penting tentang intoleransi yang dapat ditarik dari membaca buku ini.

Pertama, pengaruh politik elektoral terhadap perilaku aktor penghasut intoleransi tidak sama di masing-masing daerah. Di satu sisi, serupa dengan banyak studi terkait motivasi penetapan peraturan syariah (Tanuwidjaja, 2010; Pisani and Buehler, 2016), politik elektoral dapat mendorong aktor penghasut untuk melakukan tindakan yang intoleran.

karakteristik intoleransi di Indonesia tidaklah monolitik dan terlalu kompleks untuk disimpulkan secara nasional


Dalam bab Sumatera Utara misalkan, penulis menjelaskan bagaimana insentif politik bagi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) dalam Pemilihan Gubernur 2018 Sumatera Utara mendorong tim sukses mereka untuk berkampanye dengan narasi identitas agama guna “mendekatkan simpul-simpul yang memiliki banyak masa” –– meskipun mereka menyadari resiko penggunaan politik identitas terhadap kerukunan masyarakat.

Namun di sisi lain, studi kasus dalam buku ini mendukung teori moderasi-inklusi dan menunjukkan bahwa di beberapa daerah kajian politik elektoral justru mendorong aktor penghasut untuk menjauhi sikap intoleran. Dalam kasus Jawa Barat misalkan, penulis menunjukkan bahwa pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 mengubah sikap dari para kiai muda Pondok Pesantren Miftahul Huda yang sebelum itu antusias mengikuti ABI 212 menjadi lebih toleran.

Hal ini dimulai dari kampanye pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang mengasosiasikan Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan Darul Islam dalam upaya untuk mendiskreditkan Uu Ruzhanul Ulum yang merupakan bagian dari keluarga besar Miftahul Huda. Akibatnya para kiai muda Miftahul Huda yang memiliki aspirasi menjadi calon anggota legislatif terpaksa harus memosisikan ulang jati diri mereka sebagai simbolisme moderat. Jika sebelumnya “Huda lebih dekat dengan gaya [Font Pembela Islam], sekarang mereka belajar untuk mengikuti model [Nahdlatul Ulama].”

Kedua, tindakan intoleransi kontemporer tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks sejarah suatu daerah. Beberapa studi dalam buku ini menunjukkan bahwa konteks sejarah suatu daerah penting untuk menjelaskan cara pandang suatu masyarakat dan relasi kekuasaan aktor elit yang merupakan faktor-faktor krusial dalam memahami sebab tindakan intoleransi daerah tersebut.

Dalam bab Banten, sebagai misal, keinginan para elit lokal dan masyarakat untuk menjadikan provinsi tersebut sebagai negeri Islam tidak dapat dipisahkan dari imajinasi politik mereka yang banyak merujuk pada masa kejayaan Kesultanan Banten –– sebuah Kesultanan yang menjadikan Islam sebagai agama resminya. Dalam bab Aceh juga dijelaskan bahwa naiknya pengaruh politik para ulama-dayah untuk mempengaruhi penetapan peraturan Syariah sekarang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mereka untuk memanfaatkan krisis legitimasi paska reformasi dari ulama-urban yang pada masa Orde Baru dikooptasi dan didukung oleh rezim Soeharto.

Ketiga, dalam menelaah kasus intoleransi suatu daerah perlu diperhatikan juga jaringan aktor dari penghasut tindakan intoleran tersebut. Mendukung berbagai tulisan terkait gerakan sosial (Dyke and McCammon, 2010; della Porta dan Diani, 2006) pembahasan kasus-kasus intoleransi dalam buku ini menunjukkan bahwa perilaku satu aktor tidaklah terbangun dalam sebuah vakum. Tindakan intoleransi yang mereka lakukan tidak dapat terlepas dari pengaruh aktor-aktor lain yang ada dalam jaringan mereka.

Dalam bab Jawa Tengah misalkan, penulis menjelaskan bahwa pemahaman politik Islam keras dari Pondok Pesantren Miftahul Huda sebagian dipengaruhi oleh pendirinya, KH Choer Affandi, yang merupakan mantan tokoh DI dan juga penerusnya, KH Asep Maosul Affandi, yang terlibat bersama dengan Abu Bakar Ba’asyir dalam pendirian Majelis Mujahidin Indonesia.

Serupa dengan itu, bab Jawa Tengah menunjukkan bahwa peningkatan tindakan intoleransi oleh organisasi masyarakat lokal, seperti Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), terjadi setelah mereka membangun jaringan dengan aktor-aktor di luar daerah, seperti FPI. Koneksi ini memberi kesempatan bagi FPI untuk memberikan diklat kepada LUIS tentang pentingnya amar ma’ruf nahi munkar dan bahkan cara untuk melepaskan diri dari jeratan hukum saat melakukan tindakan persekusi.

Keempat, di tengah beragam tindakan intoleransi, selalu ada aktor dan inisiatif yang mendukung toleransi. Catatan ini menunjukkan bahwa di antara banyak faktor struktural yang mendorong tindakan intoleransi, agensi seseorang/sebuah kelompok masih penting dan berpengaruh –– bahwa masih ada aktor-aktor tertentu yang, di bawah konteks regional yang sama dengan aktor penghasut tindakan intoleran, dapat menolak insentif untuk melakukan tindakan intoleran yang serupa dan justru melakukan berabagai kegiatan yang menormalisasi praktek toleransi.

Dalam bab Jawa Timur, sebagai contoh, penulis menjelaskan bahwa di saat anggota NU Jawa Timur mulai terpengaruhi oleh paham intoleran dan membangun NU Garis Lurus, terdapat warga NU, seperti mereka yang di Desa Balun, yang tetap mengedepankan moderasi. Hal ini tersimbolkan dengan inklusi warga beragama lain dalam kegiatan yang pada umumnya dikhususkan untuk warga yang beragama sama –– kegiatan seperti proses dan lokasi pemakaman.

Dalam bab Yogyakarta juga dijelaskan bahwa di tengah meningkatnya intoleransi yang ditandai dengan penentangan sekte dan perusakan rumah ibadah masih terdapat aktor-aktor pendukung toleransi, seperti komunitas penghayat dan jaringan Gusdurian.

Sebuah Catatan Terkait Metodologi


Buku ini berhasil dalam memberikan rangkuman studi kasus yang kaya terkait dinamika kontemporer intoleransi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa kekurangan metodologis yang sayangnya sedikit mengurangi kualitas analisisnya.
Utamanya, dalam buku ini tidak ada justifikasi dan standardisasi metodologis terkait isu intoleransi yang dikaji masing-masing bab. Walaupun memang isu-isu yang diangkat merupakan isu unik dan memiliki pengaruh kebijakan penting tersendiri, tanpa adanya justifikasi dan standarisasi metodologis, tidak dapat dipastikan bahwa isu-isu tersebut, di luar observasi subjektif masing-masing penulis, merupakan isu intoleransi paling penting untuk dikaji dari daerah tersebut.

Alhasil kualitas isu dan analisis yang dikaji masing-masing bab berbeda. Misalkan, di satu sisi cakupan isu terlalu kecil sehingga analisisnya terasa belum selesai. Seperti kajian di bab Sumatera Utara yang hanya menelaah proses kerja tim sukses masing-masing pasangan calon dan alasan tim sukses pasangan calon ERAMAS menggunakan isu identitas agama –– tanpa mengaji apakah isu identitas tersebut benar-benar merupakan isu yang memenangkan pasangan calon ERAMAS.

Di sisi lain, terdapat bab yang cakupan isunya terasa terlalu besar sehingga penulis tidak memiliki banyak ruang untuk memberikan analisis yang kompleks. Dalam bab Yogyakarta misalkan, penulis bertujuan untuk mengkaji bentuk dan sebab intoleransi di Yogyakarta secara keseluruhan dan bukan hanya pada satu kasus intoleransi tertentu. Alhasil, penulis tidak sempat membahas mengenai salah satu kasus intoleransi penting di Yogyakarta yakni rasisme dan tindakan kekerasan yang ditargetkan pada mahasiswa Papua (Widhana, 2019).

Terlebih lagi, akibat tidak adanya standardisasi metodologis terhadap isu yang dikaji, dalam buku ini terdapat banyak observasi-observasi tajam yang luput dianalisis lebih dalam. Misalnya, dalam bab Sulawesi Selatan penulis menjelaskan bahwa penerapan dan permintaan terhadap peraturan Syariah semakin melemah walaupun pengaruh nilai keagamaan dalam ruang publik masyarakat masih tinggi. Namun sayangya tidak pernah dijelaskan mengapa penerapan dan permintaan ini melemah. Dalam bab Jawa Timur, penulis menjelaskan bahwa Surabaya telah naik peringkat dalam indeks kota toleransi dari posisi ke-67 pada tahun 2017 menjadi posisi ke-10 pada tahun 2018. Namun sekali lagi fenomena ini tidak dikaji sama sekali oleh penulis.

Catatan Personal


Isu intoleransi di Indonesia memang merupakan isu yang sulit untuk dibahas. Sudah sewindu berlalu semenjak terminologi conservative turn dipopulerkan dan walaupun kini banyak yang sudah kita ketahui mengenai intoleransi di Indonesia, rupanya masih lebih banyak lagi dimensi dan manifestasinya yang perlu kita telaah.

Alangkah mudahnya jika akar dan bentuk intoleransi memiliki wujud tunggal, tetapi memang sepertinya konsep asymmetric regional intolerance yang dibangun dalam buku ini benar –– isu intoleransi di Indonesia terlalu kompleks dan beragam untuk digeneralisasi dalam satu karakteristik nasional yang monolitik.


Bibliografi

1. Wahid Foundation. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation. Jakarta: Wahid Foundation, 2017.

2, Pisani, Elizabeth and Michael Buehler. “Why do Indonesian politicians promote shari’a laws? An analytic framework for Muslim-majority democracies.” Third World Quarterly 30, No. 3 (2017): 734-752

3. Panggabean, Rizal and Ihsan Ali-Fauzi. Policing Religious Conflicts in Indonesia. Jakarta: Center for the Study of Religion and Democracy (PUSAD), 2015.

4. Ahnaf, Mohamad Iqbal, Samsul Maarif, Budi Asyhari-Afwan, and Muhammad Afdillah. Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2015.

5. Assyaukanie, Luthfi. “Unholy alliance: Ultra-conservatism and political pragmatism in Indonesia.” Thinking ASEAN, (2017).

6. Tanuwidjaja, Sunny. “Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline.” Contemporary Southeast Asia 32, No. 1 (2010): 29-49.

7. Dyke, Nella Van and Holly J. McCammon. Strategic Alliances: Coalition Building and Social Movements. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2010.

8. Della Porta, Donatella and Mario Diani. Social Movements: An Introduction, Second Edition. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006.

9. Widhana, Dieqy Hasbi. “Siklus Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua.” Tirto.id, (2019).

Info Buku:


Judul: IIntoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia
Penulis: Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Permana (editor)
Penerbit: LIPI Press, 2020
Tebal : 365 halaman
ISBN: 978-602-496-169-5 (cetak) - 978-602-496-168-8 (e-book)